Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengangkat Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi. Pelantikan Bambang dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/10).
Pelantikan Penasihat Khusus Presiden ini berdasarkan kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 140/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden.
Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro adalah sosok yang sudah tak asing di dunia pemerintahan Indonesia.
Ia pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Kabinet Indonesia Maju.
Bambang dilantik pada 23 Oktober 2019 dan bertugas hingga 28 April 2021, ketika kementerian tersebut digabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sebelumnya, dalam Kabinet Kerja, Bambang menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dari 27 Juli 2016 hingga 20 Oktober 2019.
Sebelumnya lagi, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dari 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016. Kariernya di pemerintahan dimulai saat ia menjadi Wakil Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dari segi pendidikan Bambang meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1990 dengan fokus pada Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Regional.
Ia kemudian melanjutkan pendidikan di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, di mana ia menyelesaikan gelar master (1991-1993) dan program doktoral (1993-1997).
Sebagai akademisi, Bambang mengawali kariernya di Fakultas Ekonomi UI sebagai staf pengajar hingga akhirnya ia dikukuhkan sebagai guru besar di UI pada tahun 2006 yang menjadikannya salah satu guru besar termuda.
Di luar ranah akademis, Bambang Brodjonegoro juga dikenal luas di berbagai sektor, mulai dari pasar modal hingga lingkup pemerintahan.
Sosoknya yang aktif di berbagai organisasi sosial telah menjalin hubungan erat dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT PLN, PT ANTAM, PT TELKOM, dan lainnya.
Dengan keahlian khusus di bidang Ekonomi Pembangunan, terutama terkait kawasan perkotaan, banyak perusahaan serta lembaga pemerintahan yang mempercayakannya untuk menduduki posisi sebagai anggota dewan komisaris atau sebagai konsultan independen.
Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024
