Jakarta (ANTARA) – Nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belakangan kembali menjadi perbincangan menyusul rencana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengembalikan partai politik tersebut ke pangkuan NU.
PKB adalah salah satu partai politik yang memiliki pengaruh di Indonesia. PKB didirikan pada 23 Juli 1998, di tengah masa transisi politik Indonesia menuju era Reformasi setelah runtuhnya rezim Orde Baru.
Partai PKB lahir dari usulan masyarakat NU, sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia, kepada PBNU untuk berpartisipasi dalam urusan politik dan demokrasi di negara Indonesia.
Warga NU mengajukan berbagai usulan kepada PBNU mengenai pembentukan partai politik, mulai dari usul nama dan lambang partai, visi misi partai, nama pengurus partai, AD/ART partai, dan lainnya.
Usulan nama partai paling banyak diajukan adalah Nahdlalul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa. Selain itu, terdapat usulan lambang partai yang paling banyak diajukan adalah gambar bumi, bintang sembilan, dan warna hijau.
Dalam kumpulan usulan, Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M. Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat telah memberikan usulan yang paling lengkap untuk mendirikan sebuah partai.
Akan tetapi, PBNU tetap berhati-hati untuk menerima usulan tersebut karena hasil Muktamar NU yang menyatakan organisasi NU tidak terikat dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.
Pada 3 Juni 1998, PBNU menyelenggarakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU. Setelah musyawarah tersebut, diputuskan untuk membentuk Tim Lima yang bertugas mewujudkan cita-cita warga NU.
Tim Lima beranggotakan HM Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Ketua Umum PBNU), KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr. KH Said Aqil Siroj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekjen PBNU). Tim Lima dipimpin oleh KH Ma’ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU). Jika terdapat kendala organisasi, Tim Lima diberikan Surat Keputusan PBNU.
Pada tanggal 20 Juni 1998, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU memberikan Surat Tugas kepada Tim Lima untuk memperkuat kedudukan dan kemampuan kerja mengingat semakin banyaknya usulan warga NU yang menginginkan partai politik.
Dibentuk lagi kelompok Tim Asistensi. Anggotanya antara lain H.M. Fachri Thaha Ma~ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar.
Tim Asistensi dipimpin oleh Arifin Djunaedi, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU. Tugas Tim Asistensi yakni membantu Tim Lima menyusun dan mengorganisasikan usulan pembentukan partai politik baru dan mendukung warga NU dalam mendirikan partai baru yang dapat memenuhi ambisi politik mereka.
Tim Lima dan Tim Asistensi bersidang pada tanggal 22 Juni 1998 untuk memperjelas dan memperluas tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Untuk menyusun draf awal pembentukan partai politik, Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konferensi di Villa La Citra Cipanas pada tanggal 26–28 Juni 1998.
Dalam konferensi ini dihasilkan lima perencanaan yaitu gagasan Pokok NU tentang Reformasi Politik, Mabda’ Siyasi, Hubungan partai politik dengan NU, AD/ART, dan Naskah Deklarasi.
KH Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur merupakan pendiri utama pembentukan partai politik dari warga NU. Awalnya Gus Dur sangat khawatir bahwa partai politik yang ingin dibentuk telihat adanya keterkaitan antara politik dan agama.
Pada akhir Juni 1998, ia merasa yakin dan siap memulai proses pembentukan partai politik yang didirikan atas dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Beberapa tokoh lain yang berperan dalam pendirian PKB antara lain adalah KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri serta KH A. Muchith Muzadi.
PKB didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam yang moderat serta menegakkan keadilan sosial di Indonesia. Partai ini menekankan pentingnya menjaga keberagaman dan kebhinekaan bangsa.
Dalam perjalanannya, PKB juga berkomitmen untuk memajukan pendidikan, pertahanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Hingga kini, PKB terus berupaya untuk memperjuangkan visi dan misinya dalam memperkuat demokrasi, keadilan sosial, dan menjaga persatuan di Indonesia.
Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2024
