Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak langsung menjadi kekuatan politik besar sebelum akhirnya dibubarkan pada 1966. Perjalanannya berlangsung selama lebih dari lima dekade, dimulai dari pertumbuhan gerakan komunis pada masa kolonial, berlanjut melalui konflik bersenjata setelah kemerdekaan, kebangkitan lewat Pemilu 1955, hingga keruntuhan setelah peristiwa 30 September 1965.
Sejarah PKI dan peristiwa 1965 masih memuat perbedaan penafsiran di kalangan sejarawan. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mencatat, sumber mengenai periode tersebut berasal dari beragam koleksi, termasuk arsip Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang. Karena itu, pembahasan sejarah perlu membedakan fakta yang terdokumentasi, keputusan resmi negara, serta interpretasi yang masih diperdebatkan.
Dari ISDV hingga konflik Madiun
Akar gerakan komunis di Indonesia bermula dari pembentukan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) pada 1914. Organisasi itu berkembang dan pada 1920 berubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, yang kemudian dikenal sebagai Partai Komunis Indonesia.
Pada 1926, PKI terlibat dalam pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Gerakan tersebut gagal dan diikuti penindakan terhadap anggota serta pendukungnya. Aktivitas PKI pun mengalami pembatasan selama masa pemerintahan kolonial.
Setelah Indonesia merdeka, PKI kembali tampil sebagai kekuatan politik. Namun, partai itu menghadapi konflik besar pada 1948. Pada 18 September tahun tersebut, terjadi Peristiwa Madiun yang melibatkan PKI dan kelompok-kelompok kiri dalam konflik bersenjata melawan pemerintah Republik Indonesia.
Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kementerian Kebudayaan menyebut Peristiwa Madiun sebagai puncak konflik antara pemerintah dan oposisi sayap kiri, terutama Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang terdiri atas sejumlah organisasi berhaluan kiri, termasuk PKI. ANRI juga mencatat adanya proklamasi Republik Soviet Indonesia di Madiun pada tanggal yang sama.
Pemerintah mengakhiri konflik itu dalam beberapa bulan. Sejumlah pemimpin dan anggota kelompok yang terlibat ditangkap, sedangkan sebagian lainnya tewas. Peristiwa tersebut menjadi titik penting yang memperburuk hubungan PKI dengan pemerintah dan kelompok politik lain.
Kembali menjadi kekuatan politik
Setelah organisasi dan basis politiknya melemah akibat konflik Madiun, PKI membangun kembali pengaruhnya pada 1950-an. Di bawah kepemimpinan D.N. Aidit dan sejumlah tokoh lain, partai memperluas organisasi serta dukungan di kalangan buruh, petani, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya.
Dalam Pemilu 1955, PKI memperoleh 6.179.914 suara atau 16,36 persen suara nasional untuk pemilihan anggota DPR. Perolehan itu menghasilkan 39 kursi dan menempatkan PKI di urutan keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU. Untuk pemilihan anggota Konstituante, PKI meraih sekitar 6,23 juta suara dan 80 kursi.
Memasuki era Demokrasi Terpimpin setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, PKI mendukung gagasan Nasakom—penyatuan unsur nasionalis, agama, dan komunis. Pengaruhnya meningkat pada awal 1960-an, tetapi ketegangan dengan Angkatan Darat serta kelompok politik dan sosial lain juga menguat. Perselisihan itu berkaitan dengan politik, ideologi, organisasi massa, persoalan agraria, dan gagasan pembentukan angkatan kelima.
G30S, kekerasan, dan pembubaran
Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, sejumlah perwira Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Para korban kemudian dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S.
Terdapat perbedaan historiografi mengenai pihak yang bertanggung jawab dan sejauh mana keterlibatan PKI sebagai organisasi. Narasi resmi Orde Baru mengaitkan G30S dengan PKI, sementara penelitian dan sumber sejarah lain membahas keterlibatan sejumlah aktor dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda.
Setelah G30S gagal, Angkatan Darat di bawah Soeharto mengambil langkah untuk mengendalikan keadaan dan menindak PKI beserta organisasi serta orang-orang yang dianggap terkait. Pada akhir 1965 hingga 1966 terjadi penangkapan, pembunuhan, penahanan, dan berbagai bentuk kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI.
Komnas HAM mencatat rangkaian pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965-1966, antara lain pembunuhan, pemindahan penduduk secara paksa, perbudakan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa. Dampaknya juga dirasakan oleh keluarga serta orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan PKI.
Pada 12 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan keputusan pembubaran PKI dan organisasi massanya serta menyatakannya sebagai organisasi terlarang. Keputusan itu diperkuat melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 pada 5 Juli 1966, yang melarang PKI beraktivitas di seluruh Indonesia sekaligus melarang penyebaran dan pengembangan komunisme, Marxisme, dan Leninisme.
Pembubaran tersebut mengakhiri keberadaan PKI sebagai kekuatan politik resmi dan turut mempercepat berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno. Soeharto kemudian diangkat sebagai Presiden pada 1968, sementara pemerintahan Orde Baru berlangsung hingga 1998. Hingga kini, PKI, G30S, dan kekerasan 1965-1966 tetap menjadi objek kajian sejarah, terutama terkait aktor, motif, tingkat keterlibatan organisasi, serta rangkaian pelanggaran hak asasi manusia.
