Hari Demokrasi Internasional diperingati setiap 15 September sebagai momentum untuk menilai kembali peran demokrasi dalam kehidupan bernegara. Peringatan ini mengingatkan bahwa demokrasi tidak berhenti pada pelaksanaan pemilihan umum, tetapi juga mencakup partisipasi masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan sipil, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab.
Pada 2026, Hari Demokrasi Internasional jatuh pada Selasa, 15 September. Tanggal tersebut tercantum dalam kalender resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai International Day of Democracy.
Ditetapkan melalui resolusi PBB
Hari Demokrasi Internasional ditetapkan Majelis Umum PBB pada 8 November 2007 melalui Resolusi 62/7. Resolusi itu berisi dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mempromosikan dan mengonsolidasikan demokrasi di berbagai negara.
PBB memilih 15 September karena tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan Universal Declaration on Democracy yang sebelumnya diadopsi oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) pada 1997. Peringatan Hari Demokrasi Internasional kemudian pertama kali digelar pada 15 September 2008.
Sejak saat itu, peringatan tahunan tersebut digunakan untuk meninjau perkembangan demokrasi sekaligus meningkatkan kesadaran publik mengenai prinsip-prinsip yang menjadi fondasinya. Pemerintah, lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas didorong untuk menjadikan momentum ini sebagai kesempatan memperkuat nilai demokrasi.
Demokrasi dan hak warga negara
Dalam sistem demokratis, masyarakat memiliki ruang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Hak tersebut berjalan bersama kebebasan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi.
Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak yang diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki dan menyampaikan pendapat, serta mencari, menerima, dan menyebarkan informasi.
Selain kebebasan berpendapat dan partisipasi publik, demokrasi juga berkaitan dengan kesetaraan, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan kewajiban pemerintah untuk menjalankan kekuasaan secara bertanggung jawab. Karena itu, kualitas demokrasi tidak hanya dapat dilihat dari ada atau tidaknya pemilu, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak tersebut terlindungi dalam kehidupan masyarakat.
Tantangan di ruang informasi
Perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan tersendiri bagi kehidupan demokratis. Misinformasi, disinformasi, ujaran kebencian, dan konten manipulatif dapat memengaruhi ruang publik serta proses demokrasi.
Kondisi tersebut membuat masyarakat memiliki peran dalam menjaga kualitas perdebatan publik. Penggunaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan sikap menghormati perbedaan pendapat menjadi bagian penting dari tanggung jawab warga dalam kehidupan demokrasi.
Peringatan pada 15 September 2026 menjadi kesempatan untuk merefleksikan kondisi demokrasi, termasuk cara masyarakat menggunakan hak politik dan kebebasan sipil secara bertanggung jawab. Momentum ini sekaligus menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan keterlibatan publik, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan institusi pemerintahan yang mampu menjalankan tanggung jawabnya.
