Perhatian masyarakat akhir-akhir ini banyak tertuju pada agenda kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri, yang kerap menghiasi pemberitaan. Dari pertemuan dengan kepala negara lain hingga keterlibatan di pelbagai forum internasional, sorotan terhadap aktivitas diplomasi Indonesia terus meningkat.
Namun, reaksi masyarakat terhadap maraknya lawatan Presiden terbagi dua. Di internet dan media sosial, misalnya, muncul keluhan tentang frekuensi perjalanannya: “Mengapa presiden sering ke luar negeri?” atau “Apa manfaat nyata dari aktivitas ini?”
Keraguan publik seperti ini dapat dimengerti. Tidak seperti pembangunan infrastruktur atau pemberian bantuan sosial yang hasilnya langsung terasa, diplomasi sering kali dinilai abstrak dan dampaknya tidak kasat mata.
Padahal, ketika arus global penuh ketidakpastian, diplomasi justru aspek kunci agar Indonesia tetap dapat membaca dinamika serta menjaga kepentingan nasional di tengah perubahan. Kunjungan-kunjungan ke luar negeri yang dilakukan Presiden selama satu setengah tahun masa pemerintahannya merupakan upaya agar Indonesia tampil aktif sebagai pemain utama pada arena internasional.
Diskusi mengenai aktifnya peran global Indonesia turut menjadi perhatian dalam IR Youth Talks yang digelar di Universitas Indonesia (UI), Depok. Forum yang menghadirkan beberapa pakar ini membahas tantangan bagaimana diplomasi Indonesia dapat dipahami oleh masyarakat luas.
Moderator diskusi tersebut, Anggy Pasaribu, menyoroti adanya jurang pemahaman antara strategi diplomasi pemerintah dengan persepsi publik. Indonesia diakui semakin aktif di mata dunia, namun narasi yang menjelaskan alasan serta manfaat aktivitas tersebut jarang sampai pada masyarakat.
“Kondisi dunia sedang tidak kondusif, rivalitas Amerika dan Tionghoa kian sengit, perang Rusia-Ukraina berlarut-larut, sementara situasi Timur Tengah yang memanas membawa dampak ke perekonomian global,” ujar Anggy. Imbas dari turbulensi global ini bisa dirasakan masyarakat melalui harga energi, kestabilan pasokan barang, hingga keamanan lapangan kerja.
Dalam penjelasannya, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menerangkan bahwa risiko fragmentasi geopolitik semakin nyata, khususnya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Maka, Indonesia tak punya opsi selain aktif membangun jejaring internasional secara seimbang.
Menurut beliau, politik luar negeri Indonesia masih berpegang pada prinsip bebas aktif, tetapi pelaksanaannya kini lebih fleksibel, menjaga hubungan baik dengan seluruh pihak tanpa berpihak. Model ini dikenal dalam studi hubungan internasional dengan istilah hedging. Dengan demikian, Indonesia berusaha menjaga jarak aman dengan semua kekuatan besar yang berkonflik.
Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, Broto Wardoyo, menambahkan konsep baru yaitu resilience-based hedging, yakni strategi yang tidak hanya fleksibel secara eksternal, namun juga memperkuat daya tahan domestik agar bangsa tidak rentan terimbas krisis global.
Bergabungnya Indonesia dalam berbagai forum seperti G20, ASEAN, dan BRICS bukan sekadar eksistensi internasional, melainkan langkah strategis untuk menjaga kestabilan kepentingan nasional di tengah persaingan antarnegara yang kian sengit. Meski demikian, pesan di balik strategi ini sering tidak tersampaikan dengan utuh ke masyarakat.
Kebanyakan narasi media hanya memaparkan aktivitas simbolik, seperti foto pertemuan atau agenda resmi Presiden, bukan penjelasan mengenai tujuan serta manfaat jangka panjang dari kegiatan diplomatik tersebut. Alhasil, masyarakat rentan memandang upaya diplomasi hanya sebagai seremonial, bukan sebagai bagian dari pertahanan dan peningkatan posisi negara.
Masalah selanjutnya, menurut Anggy, ialah strategi besar diplomasi sering hanya dipahami kalangan elite. Bahasa teknokratis yang digunakan pemerintah kadang terlalu rumit bagi masyarakat luas. Dalam era digital, narasi dan komunikasi yang jelas sangat vital agar strategi negara tidak kalah oleh opini awam yang viral namun menyesatkan.
Pemerintah seharusnya menyiapkan tim komunikasi khusus yang bisa menjembatani informasi antara kebijakan diplomasi dengan kebutuhan pemahaman publik. Penjelasan mengenai efek langsung aktivitas diplomasi pada ekonomi, stabilitas, dan kesejahteraan nasional penting untuk dibumikan dalam bahasa yang sederhana.
Tidak hanya di panggung offline, kehadiran negara secara digital juga perlu dikelola secara substantif. Narasi di media sosial tidak boleh monoton defensif, apalagi hanya mengandalkan suara buzzer. Perlu strategi komunikasi yang mengedukasi, agar masyarakat memahami esensi diplomasi dan mendukung upaya pemerintah.
Dengan demikian, tantangan terbesar diplomasi Indonesia saat ini bukan sekadar persaingan di level global, melainkan juga bagaimana membangun pengertian di tingkat domestik. Tidak cukup hanya mendulang pengakuan internasional, diplomasi juga wajib dirasakan relevansinya oleh seluruh warga bangsa.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
