Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi sorotan. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti isu ini terutama terkait masalah tumpang tindih dalam tata ruang yang menjadi akar permasalahan. DPRD bersama pegiat lingkungan telah mengkritik keberadaan KJA ini. Perusahaan yang mengoperasikan KJA menyatakan bahwa aktivitas mereka sudah berjalan sejak tahun 2019. Menghadapi situasi ini, DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan kelestarian lingkungan.
Sorotan DPRD tentang Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran

Read Also
Recommendation for You
Setiap pejabat negara memiliki kewajiban untuk transparansi, termasuk melaporkan harta kekayaan mereka sesuai dengan Undang-Undang…
Hj. Ida Nurlaela Wiradinata, anggota Komisi VI DPR RI, berkomitmen untuk meningkatkan literasi digital di…
Dalam Musyawarah Daerah (Musda) PAN yang telah diadakan, Adang Sudirman terpilih sebagai Ketua DPD PAN…