Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah mengeluarkan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Sebuah penyelidikan oleh Kejaksaan Agung mengungkapkan dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping.
Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menekankan dukungan penuh pemerintah terhadap upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung. Menurutnya, tindakan tegas terhadap korupsi merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memerangi korupsi dalam segala bentuk, baik di lembaga negara maupun badan usaha milik negara (BUMN).
Selain tindakan hukum, pemerintah juga mendorong Pertamina, baik di tingkat induk maupun anak perusahaan, untuk meningkatkan tata kelola perusahaannya menyusul skandal ini. Reformasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Pertamina dan meningkatkan profesionalismenya. Pertamina dianggap sebagai aset nasional dan salah satu pilar ekonomi utama Indonesia, sehingga pembersihan operasi perusahaan ini diperlukan untuk memastikan tata kelola yang baik.
Presiden Prabowo Subianto sendiri menyatakan kepentingan serius pemerintah terhadap penipuan bahan bakar. Dia menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi sektor migas negara sambil memprioritaskan kepentingan publik. Seluruh upaya ini didukung oleh pemerintah sebagai bagian dari agenda lebih luas dalam memerangi korupsi di Indonesia.
