Undang-Undang tentang Pers di Indonesia memegang peranan penting dalam mengatur kegiatan pers. Landasan hukum ini didesain untuk memastikan kemerdekaan pers sebagai salah satu bentuk kedaulatan rakyat. Berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, banyak hal penting tercakup dalam undang-undang ini.
Definisi pers dan ruang lingkup kegiatannya menjelaskan bahwa pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, maupun saluran lainnya oleh perusahaan pers yang menjalankan usaha pers.
Asas, fungsi, hak, dan kewajiban pers juga diatur dengan jelas. Kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara menjadi perhatian utama. Pers memiliki fungsi seperti menyediakan informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial. Pers juga diwajibkan untuk menghormati asas praduga tak bersalah dan norma-norma agama.
Perlindungan dan kebebasan wartawan, peran Dewan Pers, ketentuan bagi pers asing, serta sanksi dan ketentuan pidana merupakan bagian penting dari undang-undang ini. Semua pihak terlibat dalam kegiatan pers dan perusahaan pers diberikan arahan yang jelas, termasuk ketentuan peralihan dan penutupan.
Secara keseluruhan, Undang-Undang tentang Pers ini memainkan peran penting dalam mendukung keberlangsungan pers nasional yang independen dan bertanggung jawab. Dengan memastikan kemerdekaan pers, hak, dan kewajiban yang jelas, undang-undang ini memberikan landasan yang kuat bagi perkembangan media yang informatif dalam masyarakat demokratis.
