Jakarta (ANTARA) – Mugiyanto Sipin merupakan seorang Staf Ahli di Kantor Staf Presiden (KSP) tengah menjadi sorotan setelah diundang oleh Prabowo Subianto untuk mengisi posisi dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Pasalnya, Pesiden terpilih Prabowo Gibran telah memanggil calon wakil menteri untuk mengisi kabinet periode 2024-2029.
Pada Selasa (15/10), Prabowo mengundang calon kepala badan dan calon wakil menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, total terdapat 58 nama tokoh yang dipanggil.
Menariknya, dalam daftar calon wakil menteri di kabinet Prabowo-Gibran, terdapat sosok pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) dan aktivis 1998, yaitu Mugiyanto Sipin. Ia rumorkan akan menjadi wakil menteri yang mendampingi Natalius Pigai dalam mengurusi HAM.
Dengan demikian, siapa sebenarnya sosok Mugiyanto Sipin? Berikut ini profil dan rekam jejaknya.
Profil dan rekam jejak Mugiyanto Sipin
Mugiyanto merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang saat ini menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP) dalam bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM. Ia telah berpengalaman di bidang hak asasi manusia dan demokrasi selama puluhan tahun.
Aktivis reformasi 1998 dari SMID yang pernah diculik dan disiksa ini. Saat ini, ia aktif memperjuangkan hak asasi manusia sebagai Senior Program Officer HAM dan Demokrasi di INFID. Selain itu, ia juga diangkat sebagai Tenaga Ahli Madya di Kedeputian V, Kantor Staf Presiden.
Pada tahun 2015 hingga 2020, ia menjabat sebagai Direktur Program di International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), sebuah organisasi non-pemerintah yang fokus pada advokasi kebijakan nasional dan internasional terkait pembangunan serta demokratisasi di Indonesia.
Sebelum itu, Mugiyanto juga aktif di Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), di mana ia menjabat sebagai Ketua IKOHI selama periode 2000-2014. IKOHI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada bantuan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.
Selain aktif di dalam negeri, Mugiyanto juga terlibat dalam Federasi Asia Melawan Penghilangan Paksa (AFAD) yang berpusat di Manila, Filipina, selama periode 2006-2014. AFAD merupakan federasi organisasi hak asasi manusia yang berfokus pada isu penghilangan paksa di Asia.
Mugiyanto memiliki pengalaman yang luas dalam mengkampanyekan, melobi, dan mengadvokasi keadilan transisi di Indonesia, Asia, serta di tingkat Badan Hak Asasi Manusia PBB.
Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Komite Pengarah Koalisi Internasional Melawan Penghilangan Paksa (ICAED) dan Ketua Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Koalisi untuk Pengadilan Kriminal Internasional (CICC) pada tahun 2007-2009.
