Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu, 31 Agustus 2025. Sidang tersebut dilaksanakan dalam situasi darurat politik dan sosial akibat gelombang demonstrasi yang menuntut evaluasi terhadap anggota DPR. Dalam rapat tersebut, disepakati langkah-langkah tegas seperti pencabutan keanggotaan bagi anggota DPR yang terlibat kontroversi dan moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September 2025 untuk memulihkan kepercayaan publik.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat dan meminta kementerian serta lembaga untuk membuka akses agar publik dapat menyampaikan masukan secara damai. Namun, ia juga menegaskan bahwa aparat akan bertindak tegas terhadap aksi anarkis. Beberapa poin penting dari hasil rapat tersebut antara lain adalah permintaan kepada pimpinan partai politik untuk bertindak tegas terhadap anggota DPR yang menyampaikan pernyataan kontroversial, proses cepat dan transparan dalam pemeriksaan kasus Affan, evaluasi tunjangan DPR serta moratorium kunjungan ke luar negeri, keterbukaan ruang aspirasi bagi semua kementerian/lembaga dan DPR, serta peran kepolisian dalam melindungi masyarakat.
Rapat tersebut menegaskan bahwa stabilitas nasional menjadi prioritas utama untuk menjaga kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah situasi yang menantang. Presiden Prabowo juga menyampaikan pesan untuk menjaga persatuan antara seluruh elemen bangsa demi mewujudkan masa depan yang lebih baik, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua langkah ini diambil dengan harapan agar agenda pembangunan dan pemulihan ekonomi dapat berjalan optimal.
