Jakarta (ANTARA) – Politisi senior Budiman Sudjatmiko dikabarkan mendapat panggilan langsung dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto, ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Selasa (15/10). Spekulasi pun mencuat bahwa Budiman akan diberi peran strategis dalam Kabinet Prabowo-Gibran, yang tengah dalam proses penyusunan setelah Prabowo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Usai pertemuannya dengan Prabowo, Budiman Sudjatmiko menyatakan bahwa dirinya diberikan tugas oleh presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Dalam pertemuan itu, ia membahas berbagai persoalan terkait kemiskinan yang masih dialami masyarakat Indonesia. Ia menyoroti dampak serius kemiskinan, seperti gizi buruk, stunting, dan ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, ia belum mengungkapkan kementerian atau lembaga apa yang akan dipimpinnya dalam kabinet Prabowo-Gibran, sambil menegaskan bahwa informasi tersebut akan diumumkan langsung oleh Prabowo. Dengan demikian, berikut rangkuman profil dan rekam jejak politisi senior Budiman Sudjatmiko yang akan diutus oleh Prabowo untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
Profil dan rekam jejak Budiman Sudjatmiko
Aktivis 98 sekaligus mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Budiman Sudjatmiko, lahir pada 10 Maret 1970 di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Budiman menamatkan pendidikan di SDN Pengadilan 2 Bogor, SMPN 1 Cilacap, dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Pada 1989, ia sempat kuliah di jurusan ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), namun tidak menyelesaikannya karena terjun ke dunia aktivisme sosial dan politik. Dirinya dikenal aktif dalam dunia aktivisme sosial dan politik, pada 1996, Budiman mendeklarasikan terbentuknya Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Sleman, Yogyakarta, yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Pada 27 Juli 1996, terjadi kerusuhan di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Menteng, Jakarta, yang dikenal sebagai Kudatuli atau Sabtu Kelabu, menewaskan lima orang, melukai 149 orang, dan 23 orang hilang. Setelah insiden tersebut, Budiman ditangkap oleh pemerintah dengan tuduhan sebagai penggerak kerusuhan dan dijatuhi hukuman penjara 13 tahun. Namun, ia hanya menjalani 3,5 tahun di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, setelah menerima amnesti dari Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada akhir 2004, Budiman bergabung dengan PDIP dan mendirikan Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), organisasi sayap partai. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari PDIP mewakili Dapil Jawa Tengah VIII, meliputi Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap, selama periode 2009 hingga 2019. Saat itu, Budiman menjabat di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, dan agraria. Ia juga menjadi Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Desa pada 2009, berpendapat bahwa menyejahterakan masyarakat Indonesia dimulai dari desa, tempat 70 persen rakyat tinggal. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai anggota DPR, Budiman ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara V (Persero) pada Januari 2021. Pada 24 Agustus 2023, PDIP resmi memecat Budiman dari keanggotaan karena dukungannya yang terbuka terhadap pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Surat pemecatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024
