Profil Raja Juli Antoni, Sekjen PSI yang Mulai Diperhatikan oleh Menteri Prabowo

Jakarta (ANTARA) – Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh politikus, akademisi, birokrat, tokoh agama, hingga mantan perwira militer dan polisi ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin, 14 Oktober 2024. Total sebanyak 49 tokoh telah memenuhi undangan Prabowo, termasuk Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni. Ia mengakui jika dirinya diminta Prabowo untuk membantu pemerintahan dalam kabinetnya. “Tadi di dalam saya diberi arahan untuk membantu beliau, namun untuk etisnya nanti kiranya beliau yang mengumumkan di posisi apa saya bisa mengabdi pada bangsa ini,” pungkasnya. Sedangkan terkait pada posisinya apa nantinya, Raja Juli menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo selaku pemegang hak prerogatif. Sekjen PSI ini sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita ibu Kota Nusantara (OIKN). Simak profil Raja Juli Antoni selengkapnya. Profil Raja Juli Antoni, Ph.D. adalah seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia lahir di Riau, 13 Juli 1977. Pada 15 Juni 2022, ia diangkat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Presiden Joko Widodo. Sebelum bergabung dengan PSI, Raja Juli Antoni pernah aktif sebagai politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga tahun 2014. Ayahnya, Raja Ramli Ibrahim adalah tokoh masyarakat Lubuk Jambi yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau. Didikan agama yang kuat tercermin dari pendidikannya, di mana ia menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Jawa Barat. Setelah lulus dari pesantren, Raja Juli menempuh studi sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN Jakarta) dan lulus pada tahun 2001 dengan fokus pada Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Skripsi-nya yang berjudul “Ayat-ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci” menunjukkan minatnya pada studi agama yang mendalam dan kritis. Setelah menyelesaikan gelar sarjana, Raja Juli mendapatkan beasiswa Chevening Award dan melanjutkan studi magister di The Department of Peace Studies, Universitas Bradford, Inggris, pada tahun 2004. Ia menyelesaikan tesis yang berjudul The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process, yang mengkaji proses resolusi konflik di Aceh. Raja Juli kemudian meraih gelar doktor dari Universitas Queensland, Australia, dengan beasiswa Australian Development Scholarship (ADS) pada tahun 2010. Disertasinya berjudul, Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeast Asia, mengkaji peran agama dalam perdamaian, dengan studi kasus di Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku (Indonesia). Sebelum terjun sepenuhnya ke dunia politik, Raja Juli Antoni adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII), sebuah lembaga pemikir di Indonesia. Ia juga aktif menulis opini dan artikel yang diterbitkan di berbagai media nasional. Di bidang organisasi, Raja Juli Antoni merupakan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode 2000-2002. Ia juga pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam Pemilihan Umum 2009 mewakili PDIP untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka). Meski tidak terpilih, ia terus aktif dalam politik nasional. Pada 2015, Raja Juli sempat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, namun kemudian mengundurkan diri untuk fokus mengembangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru ia dirikan bersama sejumlah politikus muda lainnya. Sebagai Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni dikenal sebagai sosok yang memperjuangkan nilai-nilai inklusif, antikorupsi, dan transparansi. Dalam perannya sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni berperan penting dalam menangani berbagai isu pertanahan di Indonesia, termasuk reformasi agraria dan penyelesaian sengketa tanah. Posisi ini memberikan kesempatan baginya untuk mendorong perubahan yang lebih besar dalam pengelolaan agraria di Indonesia, terutama dalam memastikan keadilan akses terhadap tanah bagi masyarakat. Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) pada 22 Maret 2024, harta Raja Juli dilaporkan mencapai Rp8.893.732.283 pada 2023. Dalam laporan itu, Raja Juli juga tercatat memiliki utang sebesar Rp1.948.220.287. Jika tak memiliki utang, kekayaannya mencapai Rp10.841.952.570. Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp924 juta dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, senilai Rp7.969.245.549. Raja Juli Antoni adalah sosok politikus muda dengan latar belakang akademis yang kuat, pengalaman dalam resolusi konflik, serta dedikasi tinggi dalam memperjuangkan keadilan sosial. Perjalanan kariernya dari dunia akademis, organisasi, hingga politik memperlihatkan komitmennya dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan demokrasi di Indonesia. Pewarta: Raihan Fadilah Editor: Alviansyah Pasaribu Copyright © ANTARA 2024