Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pangandaran baru-baru ini mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tahun 2025 dalam rapat paripurna. Langkah ini dilakukan sesuai dengan fungsi legislasi DPRD Pangandaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketua Bapemperda DPRD Pangandaran, Iwan M. Ridwan, menjelaskan bahwa keempat Raperda yang diajukan mencakup topik Pemerintahan Desa, Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Pangandaran.
Tujuan dari pengajuan Raperda ini adalah untuk memperkuat regulasi di tingkat daerah sesuai dengan perkembangan regulasi nasional dan aspirasi masyarakat. Pendekatan simplifikasi regulasi diterapkan agar peraturan daerah menjadi lebih efektif, menghindari tumpang tindih, dan dapat merespons kebutuhan masyarakat Pangandaran. Selanjutnya, DPRD dan pemerintah daerah akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian Raperda dengan hukum dan aspirasi masyarakat. Selain itu, diharapkan Raperda ini akan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa, perlindungan tenaga kerja, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
