Kemampuan AI Negara Maju Pengaruhi Arah Standar Internasional

Dalam perkembangan zaman digital yang kian pesat, isu kecerdasan buatan (AI), geopolitik, serta keamanan dunia maya menduduki posisi sentral dalam forum-forum akademis global. Hal ini tercermin jelas saat Raden Wijaya Kusumawardhana, selaku Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, mewakili Menteri pada Konferensi Mahasiswa Pascasarjana Internasional Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia tanggal 23–24 Oktober 2025. Dalam pidatonya, ia mengupas tuntas keterkaitan antara lompatan teknologi, pertarungan kekuatan global, serta risiko yang mengancam di ranah siber.

Menurut Raden Wijaya, peran AI kini melampaui sekadar inovasi. Era baru ini memasukkan data dan algoritma sebagai elemen vital dalam persaingan global, sekaligus infrastruktur utama bagi dominasi skala dunia. Kemajuan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan, mulai menentukan siapa yang bakal unggul dalam peta kekuatan internasional, baik secara ekonomi, politik, maupun militer.

Sebagai contoh nyata, kemunculan DeepSeek dari Tiongkok menunjukkan betapa cepat peta persaingan global berubah. Hanya dengan investasi 6,5 juta USD, mereka mengguncang pangsa pasar AI dunia dengan membuat penurunan valuasi secara signifikan, menantang dominasi para raksasa teknologi dari Barat. Fenomena ini memperjelas bahwa pergeseran teknologi bukan sekadar soal modal besar, melainkan juga soal kecepatan dan inovasi.

Lanskap kompetisi ini tidak lepas dari dinamika konflik dunia, seperti perang antara Rusia dan Ukraina atau ketegangan Iran-Israel, yang dimanfaatkan sebagai laboratorium penerapan AI dalam bidang pertahanan, analisis strategi, hingga pengembangan senjata otonom. Raden Wijaya menegaskan, alasan utama AI berubah menjadi komoditas geopolitik adalah karena kemampuannya digunakan ganda (dual-use), keterkaitannya dengan industri microchip, pengaruh negara pemilik AI dasar dalam merumuskan standar global, serta bahaya ketergantungan teknologi yang melemahkan kemandirian negara.

Sementara itu, ruang siber menghadirkan tantangan yang kian pelik. Raden Wijaya menyoroti bahwa ancaman siber kini tidak terbatas pada jarak dan negara, serta memiliki karakter multifungsi (dual-use). Teknologi yang sebelumnya diciptakan untuk membantu masyarakat sipil kini bisa dialihkan guna memperkuat strategi serangan oleh aktor negara maupun kelompok non-negara.

Ia mengidentifikasi tiga karakter utama ancaman siber masa kini. Pertama, sifat dual-use, di mana perangkat digital, teknologi komputasi awan, dan kecerdasan buatan bisa dioptimalkan untuk tujuan sabotase, infiltrasi, spionase, maupun manipulasi data. Negara serta kelompok kriminal siber berlomba-lomba mengasah kecakapan penetrasi sistem informasi dan layanan vital masyarakat. Kedua, sifat asimetris dari serangan di dunia maya, membuat negara maju atau kelompok kecil sekalipun sama-sama berpeluang menyebabkan kerugian dahsyat melalui pemanfaatan malware, botnet, hingga eksploitasi kelemahan sistem (zero-day vulnerability).

Ketiga, ruang siber sering kali diwarnai ambiguitas dan kerumitan penelusuran pelaku serangan. Banyak aksi dilakukan melalui berbagai perantara, seperti konsultan teknologi, kelompok kriminal, hingga pelaku independen—situasi ini menimbulkan dilema karena sulitnya memastikan identitas pelaku di balik layar. Hadirnya AI semakin memperuncing masalah atribusi, karena teknologi ini mempercepat otomatisasi, memproduksi konten palsu, serta mencari celah keamanan secara efisien.

Hal lain yang tidak bisa diabaikan adalah keterkaitan erat antara serangan siber dan operasi informasi. AI generatif memiliki potensi besar dalam menghasilkan propaganda digital dan disinformasi, yang kemudian disebarkan untuk membentuk opini publik, menciptakan keresahan sosial, hingga merusak kepercayaan terhadap institusi negara.

Pada akhirnya, Raden Wijaya menegaskan bahwa ancaman siber pada era saat ini tidak dapat lagi dianggap sebagai masalah teknis semata. Serangan digital sudah menjadi persoalan strategis, melekat erat pada isu kedaulatan bangsa, pertahanan nasional, serta stabilitas politik tanah air. Ia menggarisbawahi urgensi untuk menata ulang sistem keamanan siber nasional dengan memperkuat ketahanan siber, membangun sistem detterens yang efektif, serta mempercepat pembentukan ekosistem SDM digital yang mumpuni agar Indonesia tetap berdaulat di tengah gempuran teknologi global.

Sebagai penutup, beliau menekankan pentingnya penyusunan strategi nasional yang komprehensif, tidak hanya menitikberatkan pada pengembangan teknologi atau inovasi, tetapi juga mengutamakan proteksi keamanan digital. Investasi pada pendidikan talent digital, riset kecerdasan buatan, infrastruktur microchip, serta perlindungan aset vital negara adalah pondasi kokoh untuk mempertahankan kedaulatan digital Indonesia dalam persaingan mutakhir. Keunggulan teknologi harus beriringan dengan kesiapan bangsa untuk mengelola dan melindungi teknologi itu sendiri demi kepentingan nasional jangka panjang.

Sumber: AI Dan Ancaman Siber Menguji Kedaulatan Digital Indonesia Di Tengah Persaingan Global
Sumber: AI, Geopolitik, Dan Ancaman Siber: Tantangan Kedaulatan Digital Indonesia Di Era Kompetisi Teknologi Global