Pimpinan DPR telah menerima dan merespons kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka juga telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, yang setuju untuk bertemu dengan mereka besok. Beberapa isu yang dibawakan oleh mahasiswa termasuk dalam agenda “17 + 8”. Selama pertemuan hari ini, DPR menjamin kepada mereka bahwa akan dilakukan tinjauan komprehensif terkait tunjangan dan transparansi institusi sebagai bagian dari agenda tersebut. Pemimpin fraksi akan bertemu besok untuk menyelaraskan posisi dan mencapai konsensus.
Selain itu, Pimpinan DPR telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal untuk memerintahkan agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer, termasuk gaji dan manfaat lainnya. DPR menegaskan kepada mahasiswa bahwa Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset terkait dengan beberapa undang-undang lain dan harus memperhatikan ketidakberlakuan tumpang tindih. Setelah revisi terhadap Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dilanjutkan.
Proses revisi KUHAP masih terbuka untuk masukan publik, namun DPR telah meminta Komisi III untuk mematuhi batas waktu yang telah ditetapkan, mengingat konsultasi sudah dilakukan secara luas dan panjang. DPR berharap RUU KUHAP dapat diselesaikan sebelum akhir sesi ini sehingga pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset dapat segera dilanjutkan.
Reformasi komprehensif di DPR akan dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, dengan tujuan membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Ini adalah kesepakatan bersama dari seluruh anggota DPR untuk belajar dari peristiwa masa lalu dan menjadikannya sebagai dasar evaluasi bersama ke depan.
