Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, kini menjadi pusat perhatian publik setelah keputusannya untuk meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen memicu reaksi protes yang sangat besar. Meskipun kebijakan tersebut sudah dibatalkan dan permintaan maaf telah disampaikan, demonstrasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada Rabu (13/8) masih berlanjut, dengan tuntutan agar Sudewo mundur dari jabatannya.
Sudewo, yang resmi menjabat sebagai Bupati Pati sejak 18 Juli 2025 setelah memenangkan Pilkada 2024 bersama wakilnya, Sujarwanto Dwiatmoko, memiliki latar belakang pendidikan dari SMAN 1 Pati dan Universitas Sebelas Maret (UNS). Karier profesionalnya dimulai di sektor konstruksi sebelum akhirnya terjun ke dunia pemerintahan sebagai CPNS di Departemen Pekerjaan Umum.
Dikenal sebagai seorang politisi dari Partai Gerindra, Sudewo pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI untuk beberapa periode dan juga memegang posisi penting di internal partainya. Namun, kontroversi muncul ketika kebijakan pajak yang diterapkannya memicu reaksi keras dari masyarakat, sehingga menyebabkan gelombang demonstrasi dan tuntutan agar mundur dari jabatannya.
Tak hanya itu, Sudewo juga terkait dengan kasus dugaan suap dalam pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan. KPK juga mengungkap bahwa Sudewo diduga menerima aliran dana dalam kasus tersebut, yang semakin memperkeruh suasana politik di Pati.
Dengan begitu banyak tekanan dari masyarakat dan tuduhan terkait kasus korupsi yang dialamatkan padanya, masa jabatan Bupati Pati 2025–2030 Sudewo akan diuji secara tajam. Berbagai tuntutan dan tuduhan tentu menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan karier politiknya di masa mendatang.
