Pada tanggal 21 Juli 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan bahwa 80.081 Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Beliau mengajak semua pihak terlibat untuk memantau dengan ketat koperasi-koperasi tersebut guna mencegah segala bentuk penyalahgunaan. Saat berbicara dalam peluncuran resmi program di Desa Bentangan, Klaten, Presiden Prabowo memperingatkan agar kesalahan masa lalu tidak terulang.
“Pada masa Orde Baru, ada lelucon tentang koperasi KUD—orang-orang mengatakan itu singkatan dari ‘Ketua Untung Duluan’. Hal ini tidak boleh terjadi lagi,” ujar beliau. Beliau menekankan bahwa sistem koperasi baru ini berakar pada teknologi dan transparansi, memastikan semua arus keuangan dapat dimonitor dan diaudit secara real-time.
“Saat ini, semua orang memiliki gadget. Teknologi akan memastikan pengawasan yang ketat. Menteri dan Wakil Menteri Koperasi sedang menerapkan sistem di mana semua arus masuk dan keluar harus melalui platform digital. Jadi, era ‘Ketua Untung Duluan’ telah berakhir.”
Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan milik rakyat, dan kepala desa harus mengambil peran aktif dalam pengawasan untuk menjaga inisiatif tersebut sejalan dengan tujuannya untuk melayani masyarakat.
“Kepala desa, apakah Anda siap untuk mengawasi? Anda harus mengawasi ketua koperasi—karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Bagaimana mungkin ada yang memanfaatkan komunitasnya sendiri? Kita semua harus mengawasi ini bersama-sama.”
Beliau menggunakan metafora tradisional untuk menjelaskan kekuatan persatuan:
“Sebuah sapu tunggal lemah, tetapi ketika digabungkan menjadi puluhan atau ratusan, menjadi alat yang kuat. Itulah konsep dari koperasi: menggabungkan yang lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Itu adalah semangat kerja sama timbal balik.”
Presiden Prabowo yakin gerakan ini akan membangkitkan kembali ekonomi pedesaan Indonesia dan membalikkan sentralisasi sumber daya yang sudah berlangsung lama.
“Saya yakin ini adalah awal dari gerakan besar. Dana yang dulunya mengalir dari desa ke kota sekarang akan dialihkan—dari ibukota, ke provinsi, ke desa-desa. Roda ekonomi harus sekarang berputar di kabupaten, distrik, dan desa.”
