Dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada Selasa, 22 April 2025, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, memberikan apresiasi dan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran untuk Tahun 2024. Meskipun capaian positif telah diraih sepanjang tahun tersebut, Asep menyoroti perlunya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara bersama-sama. LKPJ disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang mencakup laporan terkait urusan pemerintahan daerah, kebijakan strategis, tindak lanjut rekomendasi DPRD sebelumnya, serta pelaksanaan tugas dari pemerintah pusat dan provinsi.
Asep menekankan bahwa program dan kegiatan telah berjalan sesuai rencana, namun efektivitas dan efisiensi pelayanan publik masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. LKPJ bukan hanya merupakan laporan tahunan kepada DPRD, tetapi juga sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat. Evaluasi ini penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.
DPRD Kabupaten Pangandaran mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan, guna memacu pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Beberapa rekomendasi telah diberikan dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah, seperti pemutakhiran data peserta BPJS, inventarisasi lampu penerangan jalan umum, optimalisasi pajak kendaraan bermotor, dan penyesuaian zonasi harga tanah dan NJOP.
Ketua DPRD Asep Noordin menekankan bahwa rekomendasi tersebut harus menjadi panduan dalam upaya memperbaiki sektor pemerintahan. Evaluasi LKPJ Tahun 2024 menjadi bukti komitmen DPRD untuk mengawal pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab, dengan harapan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memaksimalkan potensi daerah, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
