Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya agar kuota impor untuk komoditas atau bahan baku tidak diskriminatif atau hanya menguntungkan beberapa perusahaan besar. Ia menekankan bahwa penetapan kuota harus adil dan tidak hanya memberikan keuntungan kepada sejumlah perusahaan terpilih. Prabowo telah memerintahkan pejabat pemerintah untuk menghilangkan mekanisme kuota impor yang dapat menghambat neraca perdagangan negara. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran yang diungkapkan oleh anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat setelah adanya tarif timbal balik selama kepresidenan Donald Trump.
Shinta Kamdani, Ketua Apindo, juga menyampaikan bahwa dalam merespons dampak tarif timbal balik AS, pihaknya segera berkomunikasi dengan mitra di AS untuk memahami situasi yang ada. Negosiasi dilakukan terutama terkait impor komoditas seperti kapas dan jagung. Apindo meminta agar impor tersebut dapat langsung disalurkan ke industri tanpa melalui pihak ketiga, hal ini diharapkan dapat memotong akar masalah yang ada. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan AS dapat terjaga dengan seimbang.
Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh Prabowo Subianto ini diharapkan dapat memastikan bahwa kuota impor tidak hanya menguntungkan sejumlah perusahaan besar, namun juga memberikan kesempatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional.
