Pemerintah Indonesia telah mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai langkah percepatan untuk mengatasi paradoks ekonomi di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti deposit nikel terbesar di dunia dan pasar sawit dunia, namun masih terdapat ketimpangan yang perlu diselesaikan. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mengakhiri paradoks tersebut dengan fokus pada penguasaan sumber daya alam sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Danantara, lembaga investasi yang baru dibentuk, diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, meningkatkan nilai tambah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Melalui Danantara, Indonesia berharap dapat mengonsolidasikan kekayaan negara dan mempercepat pembangunan sektor strategis seperti industri hilirisasi nikel dan kobal, pengembangan kecerdasan buatan, serta pembangunan kilang minyak. Dengan aset senilai Rp14 triliun yang dikelola oleh Danantara, Indonesia bertujuan mencapai status negara maju dengan kesejahteraan merata pada tahun Emas 2045. Diluncurkannya Danantara sebagai bagian dari peringatan ulang tahun ke-80 Indonesia diharapkan akan menjadi pendorong utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hilirisasi sumber daya alam dipandang sebagai kunci untuk kemajuan dan percepatan pembangunan yang signifikan dalam upaya mengakhiri paradoks ekonomi yang telah lama melanda Indonesia.
Transformasi PCO: Mengakhiri Paradoks Indonesia

Read Also
Recommendation for You

Prabowo Subianto is focusing on boosting investment potential in Indonesia to address unemployment issues by…

Presiden RI Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya dalam menggalakkan investasi di berbagai sektor guna menciptakan…

Bertemu dan berjabat tangan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto adalah momen tak terlupakan bagi siswa-siswa…

Anak-anak di Sidoarjo, Jawa Timur, baru-baru ini berbagi pengalaman menarik mereka ketika bertemu dengan Prabowo…

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, telah memberikan draf rancangan undang-undang (RUU) TNI kepada…