Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas percepatan pembangunan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (IKN). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan pembangunan IKN sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya. AHY menjelaskan bahwa fokus pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep ‘ibu kota politik’ dengan menyelesaikan pembangunan fasilitas pemerintah, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif, sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata kelola yang merefleksikan demokrasi.
Pemerintah juga membahas sumber pendanaan proyek pembangunan IKN yang melibatkan APBN dan sumber pendanaan non-APBN dengan melibatkan sektor swasta. Harapan pemerintah adalah agar sektor swasta dapat berkontribusi secara positif dan terintegrasi dengan baik dalam pembangunan IKN. Dalam rapat tersebut, Kepala Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa pemerintah telah menginvestasikan Rp89 triliun dari anggaran negara untuk membangun infrastruktur penting seperti jalan tol, menara tempat tinggal, sistem air minum, sanitasi, dan fasilitas ibadah dalam tahap awal pembangunan (2022-2024).
Investasi swasta sebesar Rp58,41 triliun juga telah terkumpul hingga September 2024, dan pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan kontribusi sektor swasta dalam pembangunan IKN. Turut hadir dalam rapat tersebut adalah sejumlah menteri dan pejabat terkait, termasuk Menteri Pekerjaan Umum, Menteri PUPR, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Otoritas IKN. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dan strategi yang dijalankan untuk mempercepat pembangunan IKN sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.