Prabowo Subianto: A Corruption-Free Nation Depends on Judges Who Cannot Be Bought

Prabowo Subianto: A Corruption-Free Nation Depends on Judges Who Cannot Be Bought

Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto menekankan bahwa salah satu kunci negara bebas korupsi adalah memiliki hakim yang tidak bisa dibeli. Dia membuat pernyataan tersebut selama panggilan telepon dengan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, saat menyampaikan pidato kepada kelompok Solidaritas Hakim Indonesia dalam sebuah pertemuan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa (8 Oktober).

“Percayalah, kunci negara yang makmur, berfungsi baik, dan bebas korupsi adalah memiliki hakim yang tidak bisa dibeli,” kata Prabowo.

“Oleh karena itu, hakim harus kuat, dan kondisinya harus yang terbaik yang dapat kita berikan. Ini adalah komitmen saya,” lanjutnya.

Sebagai Menteri Pertahanan Indonesia saat ini, Prabowo menegaskan bahwa meningkatkan kualitas hidup dan memastikan keamanan finansial para hakim harus menjadi prioritas.

“Anda bisa mempelajari pidato dan catatan masa lalu saya. Saya selalu percaya bahwa standar hidup hakim harus ditingkatkan dan dijamin sehingga mereka dapat tetap independen dan menjalankan tugas mereka sebaik mungkin,” tambah Prabowo.

Dorongan Prabowo untuk meningkatkan penghasilan hakim telah menjadi bagian visi jangka panjangnya untuk negara ini.

Asosiasi Hakim Indonesia baru-baru ini bertemu dengan pimpinan DPR untuk mengekspresikan keluhan mereka tentang kurangnya kenaikan gaji selama 12 tahun terakhir. Mereka mengungkapkan bahwa pendapatan mereka saat ini tidak mencukupi untuk mendukung keluarga mereka.

Bagi hakim baru yang baru saja dilantik, pendapatan bersih mereka sekitar Rp 12 juta, terdiri dari gaji pokok Rp 3,5 juta dan tunjangan Rp 8,5 juta.

“Gaji kami sekarang seperti uang saku Rafathar selama tiga hari,” kata Rangga, seorang perwakilan hakim, merujuk kepada putra dari selebriti Raffi Ahmad. “Sementara itu, kami harus mendukung keluarga, anak-anak, dan orang tua kami,” tambahnya.

Rangga menegaskan bahwa gaji Rp 12 juta tersebut tidak mencukupi, mengingat tingkat tanggung jawab yang dipegang hakim. Komitmen Prabowo untuk memperbaiki situasi ini telah diterima dengan baik saat para hakim menantikan perubahan positif yang telah dijanjikan olehnya begitu dia menjabat. (RR)

Source link