Agus Joko Pramono: Pentingnya Transparansi di Tengah Tantangan Etika bagi Pimpinan KPK
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) telah menyelesaikan proses wawancara para calon pimpinan (capim) KPK. Ada beragam pertanyaan yang diajukan, mulai dari kapasitas dan integritas para capim hingga pandangan mereka untuk meningkatkan kinerja KPK.
Belakangan ini, masalah etika menjadi salah satu momok utama pimpinan KPK. Oleh karena itu, pertanyaan mengenai integritas para capim menjadi hal yang krusial. Pemberhentian ketua KPK, Firli Bahuri, pada akhir tahun 2023 yang lalu menjadi satu dari sekian banyak permasalahan etika di lembaga antikorupsi tersebut.
Selain masalah etika, masalah lain yang dihadapi oleh KPK adalah kinerja. Transparency International memberikan skor 34 dan menempatkan Indonesia di posisi 115 dalam indeks persepsi korupsi pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Indonesia dalam pemberantasan korupsi, di mana KPK menjadi lembaga utama, masih belum maksimal.
Di sisi lain, publik sering disuguhi dengan liputan langsung operasi tangkap tangan (OTT). Menurut Oktavianto dan Abheseka, peneliti dari Universitas Janabadra dan Universitas Gadjah Mada dalam artikel yang diterbitkan dalam Jurnal Antikorupsi Integritas, meskipun OTT efektif dan efisien dalam menangkap koruptor, namun tidak memiliki peran signifikan dalam penanganan korupsi.
Sebaliknya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dalam acara peluncuran Simbara bulan Juli 2024 yang lalu justru menilai OTT sebagai sesuatu yang “kampungan”.
Dengan berbagai tantangan tersebut, pandangan para capim KPK, yang namanya akan segera disampaikan kepada Presiden oleh pansel, mengenai pengelolaan KPK dan kinerjanya dalam pemberantasan korupsi menjadi sangat penting.
Agus Joko Pramono, salah satu capim KPK, dalam wawancaranya menegaskan betapa pentingnya transparansi bagi KPK. Menurut Agus Joko Pramono, berbagai penilaian negatif terhadap KPK yang muncul belakangan ini tidak lepas dari kurangnya transparansi di lembaga yang seharusnya mendorong transparansi tersebut.
“Saya berusaha untuk menekankan bahwa transparansi itu penting, sehingga berita negatif dapat dengan mudah diatasi,” kata Agus Joko Pramono setelah diwawancarai oleh pansel pada 17 September 2024.
Mendorong transparansi bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan keberanian, komitmen, dan tentunya integritas dalam memimpin lembaga antikorupsi tersebut.
Pendapat Agus Joko Pramono tentu didasarkan pada rekam jejaknya. Agus pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan selama 7 tahun menjadi Ketua Majelis Kode Etik dan Kehormatan (MKKE) BPK.
Selama masa tersebut, Agus Joko Pramono berhasil membangun komunikasi dengan berbagai lembaga, termasuk media dan publik. Agus juga aktif di berbagai lembaga internasional, seperti saat menjadi Ketua Delegasi pada Sidang Umum ke-31 di International Maritime Organization (IMO) pada Desember 2019.
Agus juga menjadi pembicara di The 3rd South East Asia Forum on Implementation of the Sustainable Development Goals di Bangkok, Thailand pada Oktober 2019. Pada bulan Juli 2019, Agus Joko Pramono juga menjadi pembicara di Pertemuan Bersama UNDESA IDI tentang Kontribusi Badan Pemeriksaan dalam Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di New York, Amerika Serikat.
Selain itu, dalam wawancara seleksi capim KPK, Agus Joko Pramono sangat transparan dalam memaparkan rekam jejaknya, sesuatu yang jarang dilakukan oleh capim lainnya. Rekam jejak Agus Joko Pramono menunjukkan keahlian dan kapasitas kepemimpinan yang diakui secara nasional dan internasional, serta komitmen pada transparansi institusi.
Sumber:
