Prabowo Subianto Djojohadikusumo akan dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI yang digelar di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 20 Oktober 2024. Sebelum pelantikan nanti, Prabowo sebagai presiden terpilih sudah hadir mewakili atau mendampingi Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam berbagai agenda pemerintah. Terbaru, Prabowo mewakili Jokowi menghadiri peresmian Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 serta Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Nasional Capaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di The St. Regis Hotel Jakarta pada 18 Juli 2024. Dalam kesempatan itu, Prabowo, sebagaimana kesempatan-kesempatan sebelumnya, kembali melontarkan urgensi percepatan pembangunan yang dinilai vital bagi masa depan bangsa.
Prabowo optimistis lantaran kekayaan dan potensi Indonesia sangat besar. Namun demikian, Prabowo mengungkapkan ada sejumlah syarat yang harus dikerjakan demi mewujudkan kemajuan negara. Melalui tulisan ini, penulis berbekal latar belakang pernah mengabdi sebagai profesional public policy di industri hulu minyak dan gas bumi (migas) ingin mengelaborasi target pertumbuhan ekonomi 8% dengan migas. Dalam tulisan ini juga akan disampaikan tantangan demi tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan pada periode pemerintahan 2024-2029.
“I have to say that oil and gas revenues make up a large part of Russian budget revenue. This is a serious component for us in addressing economic development, budget funding for our development programmes, and of course, and meeting our social commitments to our citizens,” Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu. Kalimat-kalimat itu terasa relevan bagi negara-negara yang mengandalkan migas, terutama di sisi hulu, sebagai penopang anggaran mereka. Tidak terkecuali Indonesia.
Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, penerimaan negara hingga 30 Juni 2024 mencapai 76 miliar dolar AS atau setara Rp 114 triliun. Hingga akhir tahun nanti, SKK Migas memproyeksikan penerimaan negara sebesar 136 miliar dolar AS atau setara Rp 220 triliun. Tidak hanya pendapatan negara, peran penting hulu migas juga terlihat dari sisi investasi yang menghadirkan multiplier effect (efek pengganda) bagi perekonomian.
Namun demikian, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi hulu migas Indonesia saat ini, terutama dari sisi realisasi produksi siap jual atau lifting minyak bumi. SKK Migas melaporkan hingga semester I-2024 realisasi lifting minyak bumi mencapai 576 ribu barel per hari atau di bawah target APBN 2024 sebesar 635 ribu barel per hari. Dalam konferensi pers 19 Juli 2024, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan pada semester I-2024 terdapat tantangan gangguan banjir terjadi di mana-mana sehingga lebih dari satu bulan drilling atau pengeboran tidak bisa dilakukan.
Dalam sebuah kesempatan pada tahun lalu, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian mengatakan kelembagaan menjadi fokus revisi beleid itu. Pembahasan revisi UU Migas juga mewacanakan penghapusan SKK Migas yang merupakan badan usaha sementara setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas pada 2012 lalu serta membentuk suatu lembaga baru bernama Badan Usaha Khusus (BUK) Migas sebagai pemegang kuasa hulu migas.
Tantangan berikut yang tidak kalah penting adalah menjamin sekaligus menjaring investasi korporasi migas raksasa kelas dunia. Hengkangnya Shell Upstream Overseas Services (I) Limited di Blok Masela tentu menjadi pelajaran berharga bagi semua stakeholder hulu migas akan pentingnya kepastian dalam berinvestasi. Beruntung PT Pertamina Hulu Energi melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Energi Masela yang bermitra dengan PETRONAS Masela Sdn. Bhd. telah menyelesaikan proses akuisisi 35% participating interest (PI) milik Shell Upstream Overseas Services (I) Limited di Blok Masela.
Penulis berharap sinergi antar kementerian dan lembaga terkait industri migas dapat lebih erat agar target-target yang telah disampaikan pemerintah dan DPR RI termasuk dalam mewujudkan lifting minyak bumi 1 juta barel per hari di masa depan.
