Jakarta, CNBC Indonesia- Penetapan kenaikan upah terus menjadi kontroversi setiap tahun. Pandangan buruh dan pengusaha tentang besaran kenaikan upah setiap tahunnya berbeda.
Di harapkan adanya aturan baru mengenai pengupahan melalui PP No 51/2023 dapat menjadi dasar penetapan UMP (upah minimum provinsi) dan UMK (upah minimum kota/kabupaten) tahun 2024 yang dapat diterima oleh semua pihak.
Bagaimana pandangan ekonom mengenai polemik penetapan upah? Bagaimana perhitungan penetapan UMP dan dampaknya terhadap investasi? Simak ulasan Anneke Wijaya dan Bramudya Prabowo bersama Editors CNBC Indonesia, Wiji Nurhidayat, serta Chief Economist CNBC Indonesia, Anggito Abimanyu dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Jumat, 17/11/2023)
